Spirit BeWe Di Negeri Para Mafioso Koruptor

 

 

 

Dalam acara fakultas Hukum UMSurabaya pada sesi diskusi bedah buku yang berjudul “ Berkelahi Melawan Korupsi; Tunaikan Janji,Wakafkan Diri “. Yang disampaikan oleh penulis Bambang Widjodjanto ( wakil keua KPK 2015), atau masyarakat awam sering sebut ia dengan panggilan akrab BeWe,  Membuat akal sehat saya selalu ingin berkhayal dinegeri para Mafioso. Dan barangkali saya juga agak sedikit melankolis malam ini ketika hasrat keinginan saya tidak bisa ditoleransi untuk selalu berkhayal berada di negeri sarang mafia atau Mafioso tersebut. Karena tiap kali saya selalu bertanya pada diri sendiri, sebenarnya dimanakah negeri para Mafioso itu beradat? Jika menerut Deny Indrayana yang dimaksud negeri Mafioso adalah negeri  dimana segala jenis mafia itu ada.  Seperti mafia kayu, mafia preman, mafia pendidikan, mafia haji dan paling utama mafia adalah koruptor. 

            Saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh BeWe pada saat menyampaikan materi bedah buku dua hari yang lalu, ia mengatakan kalau mafia koruptor sebenarnya sudah ada semenjak masa colonial, namun korupsi hari ini sudah pada titik kegelisahan bangsa, pasalnya koruptor saat ini begitu agresif mereka sudah bermain kongkalikong bersama mafia lain. Menyusun strategi bersama untuk membebaskan diri dari serangan lawan dengan menghalalkan segala cara. Misalkan kejadian yang Bewe sering ceritakan ketika dirinya didiskriminasasi oleh berbagai  pihak tertentu. Hal tersebut mengingatkan kepada  kesadaran naif saya bahwa ternyata selama ini tanah negeri para Mafioso ada dibawah injakan telapak kaki saya malam ini.

Wakil Rakyat Ngutil Uang Rakyat  

            Seorang teman bercanda dan menggunakan bahasa prokem untuk melintirkan ucapan selamat kepada tim sukses Anies Baswedan atas kemenangan pilgub DKI 2017. Pelintiran itu telah menyindir kondisi bangsa yang porak-poranda dan penuh pengungsi dari masa demonstrasi angkatan 55. Pengungsian itu terjadi akibat massa berhijrah dari daerah masing-masing ke DKI.

            Berangkat dari sindiran itu, otak saya mengatakan para pengungsi itu tidak hanya masa demonstrasi angkatan 55, tetapi jauh hari sebelumnya para Mafioso Koruptor dengan uangnya telah mengungsi di senayan. Ironisnyaa, satu-satunya yang tidak ikut tren ngungsi itu padahal justru yang diharapkan segera “mengungsi” adalah virus korupsi yang harus merasuk keseluruh sendi-sendi kehidupan bangsa.

            Para pengungsi di senayan atau saya sebut para Mafioso koruptor telah bermain dibalik proyek  E-KTP. Mereka telah berhasil melecutkan mega-korupsi dengan alih-alih strategi politik dan premanisme. Kasus penyiraman ke Nauval Baswedan adalah salah satu strategi Premanisme yang dilakukan oleh para Mafioso agar  penyidikan korupsi proyek E-KTP terhambat. Namun baginya belum cukup utuk melemahkan KPK, sehingga para Mafiosopun menggunakan strategi Jalan tol lain dengan memainkan system.

 

Alibi Hak Angket Para Mafioso Koruptor  

            Tidak heran saya dengan watak kerdilnya para mafia koruptor. Setelah meneror dengan gaya premanisme, Mafioso telah berhasil menggulirkan keputusan akal-akalan dengan mengeluarkan hak angket yang didasari egoisme. Keputusan yang diambil para Mafioso Koruptor senayan untuk menggunakan hak angket terhadap KPK merupakan suatu bentuk intervensi politik kepada KPK sebagai lembaga penegak hokum.

            Intervensi tersebut telah ditandai dengan adanya kasus korupsi E-KTP yang saat ini sedang ditangani oleh KPK dan diduga banyak anggota Mafioso senayan yang terlibat di lingkaran mega korupsi tersebut. Tujuan hak angket kepada KPK adalah memaksa agar meneyerahkan BAP, dan membuk rekaman pemerikasaan terhadap Miryam Haryani. Beberapa angota Mafioso senayan merasa perlu melakukan investigasi terhadap nama-nama anggota yang diselidiki oleh KPK dalam kasus E-KTP

.

Penyalahgunaan Wewenang Hak Angket

            Berdasarkan pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR, DPD,DPRD. Bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerinah tersebut yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

            Secara keontektikan pasal tersebut diatas maka sebetulnya para Mafioso Koruptor Senayan tidak bias mengaajukan hak angket terhadap KPK karena keberadaan KPK sebagai lembaga Negara dan penegak hokum yang tidak sama sekali melanggar hokum yangbersifat penting strategis dan berdanpak luas dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya.

            Yang lebih ironi dari keputusan tersebut adalah intervensinya yang terlalu berlebihan kepada KPK, hal demikian terlihat jika para Mafioso senayan takut jika borok kebohonganya akan terkuak. Apalagi larangaan intervensi demikian secara tegas diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR pasal 13 Kode Etik DPR, menyatakan “ anggota dilarang menggunakan jabatanya untuk mempengaruhi proses peradilan, kepentingan diri pribadi dan atau pihak lain”

            Dalam intervensi meminta KPK untuk menyerahkan dokumrn yang terkaait subtansi pokok perkara. Dokumen tersebut bukanlah meruppakan dokumen public dan bersifatrahasia sebagaimana yang diaturdalam pasal 17 UU No .14Tahun 2008 tentang  keterbukaan informasi publikmaupun kode etik.

            Mengingat pasal 3 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan clear and clear dari pengaruh kekuasaan manapun.

            Oleh Karena  itu hak angket yang diajukan oleh politisi mafia senayaan kepada KPK ini mencerminkan bahwa saaat initerdapat kepanikan di Senayan. Para politisi Senaya merasa hidupnya terusik dengan penyidikan kasus E-KTP yang dilakukan oleh KPK.

 

Harapan Baru BeWe Kepada Generasi Muda.

            BeWe mengatakan bahwa tidak akan pernah ada Orde Lama jika tidak ada Orde Baru,  tidak akan pernah ada Orde Baru jika tidak ada Reformasi, dan tidak akan pernah ada reformasi jika tidak ada pemuda/mahasiswa kala itu. Maka peran pemuda dalam pertumbuhan dan kemajuan bangsa ini sangatlah berpengaruh. Semenjak tahun 1908 memang peran pemuda dalam menantang status quo sangat kencang. Hal tersebut ditandai dengan politik etis atau politik balas Budi oleh kolonial. Namun wadah para pelajar STOVIA di Organisasi Boedi Otomo pada saat itu mengkritisinya kebijakan yang menyeleweng dari kepentingan masyarakat pribumi.

            Mahasiswa pribumi yang belajar di luar negeri pun juga begitu. Perhimpunan Indonesia yang dipelopori oleh Moh. Hatta misalnya ghiroh mereka jika berbicara masalah ketidakadilan, penindasan dll sangat liar biasa. Bentuk perlawanan dari organisasi ini lebih pada ke dunia pers. Banyak muatan artikel yang sudah diterbitkan. Salah satunya adalah artikel Manefisto 1925. Dari berbagai perjalanan sejarah panjang bangsa ini pemuda selalu di Garda terdepan. Maka semangat pemuda jangan sampai luntur karena hidup ditengah-tengah era-globalisasi hari ini.

            Oleh karenanya, berkelahi melawan Korupsi Harus dilaksanakan mulai dini.  tidak ada pilihan lain bila hasil proses reformasi bisa melahirkan negara demokratis, maka korupsi harus dihabisi. Endargo Buschalgia dan Maria dalam an analisys of The couse corouption in the judiciary mengatakan, perang melawan korupsi adalah tugas pertama yang harus diselesaikan di era reformasi.

Berkelahi melawan Mafioso korupsi tidak melulu memberi penyuluhan tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. Karena tujuan pendidikan sederhana ingin memberi suplemen pengetahuan dan ijazah keilmuan. Namun masalahnya para Mafioso itu sudah pintar, jenjang kariernya sudah tinggi. Maka tidak perlu  berkelahi melawan korupsi dengan sosialisasi pendidikan anti korupsi dll.  

 

(ImmawanTaufiqurochim -  Menteri Kebijakan dan Advokasi BEM-UMSurabaya)